 |
| Bupati Rusdi Sutejo Saat Wawancara, Foto : Biro Pers Pemkab Pasuruan. |
PASURUAN – Pemerintah Kabupaten Pasuruan memsatikan penantaan ulang anggaran dalam mengelola keuangan daerah melalui penataan ulang anggaran, dikutip dari harian Surya Pagi,Selasa(26/08/2025).
Langkah ini diambil sebagai respons atas harapan masyarakat, sekaligus untuk mencapai target ambisius Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1 triliun pada tahun 2025. Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menjelaskan bahwa reorganisasi anggaran ini adalah bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warga.
Selain itu, program-program prioritas juga akan diarahkan untuk mendukung sektor-sektor penopang ekonomi, seperti pariwisata. Rusdi menyatakan bahwa pengembangan pariwisata Pasuruan harus ditingkatkan, karena sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja.
"Anggaran pariwisata harus betul-betul bisa diwujudkan dalam program riil, bukan hanya sekadar perjalanan dinas," jelasnya.
"PAD yang kami kumpulkan di tahun 2024 sudah mencapai angka Rp 950 miliar, dan ini menunjukkan tren positif yang terus meningkat," ujar Rusdi.
"Untuk mencapai target Rp 1 triliun di tahun 2025, kami akan fokus pada efisiensi dan transparansi anggaran, agar setiap rupiah yang kami kelola benar-benar terarah pada program yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat," tambahnya.
Rusdi memaparkan bahwa restrukturisasi anggaran ini tidak hanya sebatas angka, melainkan prioritas untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan akan menjadi fokus utama.
"Anggaran harus betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah," tegasnya.
Proses penataan ulang anggaran ini melibatkan kolaborasi erat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan. Rusdi menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan setiap alokasi dana akuntabel dan selaras dengan visi pembangunan daerah.
Langkah ini diharapkan akan menaikkan kepercayaan publik melalui tata kelola anggaran yang lebih baik dan transparan.
Pewarta : Achmad Nasrulloh/Tim
