Kasus Jual Beli Jabatan, Bupati Ponorogo dan Sekdanya Terjaring OTT KPK

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko saat tiba di gedun KPK. (Foto: antaranews.com)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Ponorogo pada Jumat (7/11/2025) malam. Dalam operasi tersebut, sejumlah pejabat daerah termasuk Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Sekretaris Daerah (Sekda) turut diamankan.

Sugiri Sancoko yang terjaring dalam OTT tersebut telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Sabtu pagi. Ia diduga terlibat dalam praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

“Pihak-pihak yang diamankan dan dibawa ke Jakarta pagi ini yaitu Bupati, Sekda, Dirut RSUD, Kabid Mutasi Setda, dan 3 pihak swasta. Salah satunya adik Bupati,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Sabtu (8/11/2025), dikutip dari nasional.kompas.com.

Kedatangan Sugiri di Gedung KPK tercatat pada pukul 08.10 WIB. Ia tampak turun dari sebuah mobil berwarna hitam bersama sejumlah orang lainnya. Saat itu, Sugiri mengenakan pakaian serba hitam dan masker putih.

Tanpa memberikan komentar kepada awak media, Sugiri langsung digiring oleh petugas KPK menuju ruang pemeriksaan. Ia hanya mengepalkan kedua tangannya saat disapa oleh wartawan yang menunggu di lokasi.

Total ada 13 orang yang diamankan dalam OTT tersebut. Selain pejabat daerah, beberapa pihak swasta juga ikut terjaring, termasuk salah satu yang disebut sebagai adik dari Bupati Ponorogo.

Menurut Budi Prasetyo, dari 13 orang yang ditangkap, sebanyak tujuh orang telah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Proses pendalaman terhadap dugaan korupsi ini masih berlangsung.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto sebelumnya menyampaikan bahwa OTT yang melibatkan Sugiri Sancoko berkaitan dengan dugaan praktik promosi jabatan yang tidak sesuai prosedur. KPK kini mendalami indikasi adanya transaksi suap dalam proses tersebut. (nra)


Related Posts

Related Posts

Nasional

Kolom - Politik

Recent Posts Label

Pemerintahan

Kriminal

Iklan Bawah

Kabar Travel