 |
| Hasil TKA menunjukkan hasil rata-rata nilai tiga mata pelajaran rendah. (Foto: infopublik.id) |
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 sebagai sinyal penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional. Ia menyoroti rendahnya nilai rata-rata pada tiga mata pelajaran utama, yakni Bahasa Inggris (24,93), Matematika (36,10), dan Bahasa Indonesia (55,38).
"Hasil TKA 2025 ini harus menjadi alarm sekaligus bahan evaluasi total bagi dunia pendidikan kita. Terutama terhadap tiga mata pelajaran yang diujikan, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika," ujar Lalu Hadrian dalam keterangannya, dikutip dari nasional.kompas.com, Selasa (23/12/2025).
Politikus yang akrab disapa Ari itu menilai capaian nilai Matematika dan Bahasa Inggris berada pada tingkat yang mengkhawatirkan secara nasional. Ia menegaskan perlunya evaluasi objektif dan menyeluruh, baik terhadap kualitas guru maupun kesiapan siswa.
"Jika kesalahan atau kelemahan ada pada guru, maka peningkatan kualitas guru harus benar-benar ditingkatkan. Sebaliknya, jika kekurangan ada pada siswa, maka peningkatan kualitas dan pendampingan terhadap siswa juga harus digalakkan," tutur dia.
Komisi X DPR, lanjut Ari, mendorong Kemendikdasmen agar menjadikan hasil TKA sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pendidikan ke depan, termasuk perbaikan kurikulum, metode pembelajaran, dan pelatihan guru.
"Intinya, hasil TKA ini jangan berhenti sebagai laporan, tetapi harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret agar kualitas pendidikan nasional benar-benar meningkat di masa mendatang," tegasnya.
Sementara itu, Kemendikdasmen mengungkapkan bahwa nilai rata-rata tertinggi pada mata pelajaran wajib adalah Antropologi (70,43), sedangkan yang terendah adalah Bahasa Inggris Wajib (24,93). Kepala BSKAP Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menekankan bahwa nilai-nilai tersebut bukan penentu kelulusan, melainkan indikator kompetensi siswa.
"Data ini saya kira akan menjadi bahan evaluasi kebijakan, kemudian penguatan pendampingan untuk seluruh satuan pendidikan, dan juga peningkatan kualitas pembelajaran ke depan," ujar Toni di Jakarta, Senin (22/12/2025). (nra)
