![]() |
| Ilustrasi Balai Desa. Foto Picsart |
PASURUAN – Penyalahgunaan kewenangan administrasi pertanahan menyeret oknum perangkat Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berinisial K.
Oknum, K dilaporkan ke Polres Pasuruan diduga menerbitkan surat keterangan bermasalah yang digunakan dalam proses peralihan tanah waris milik Tiami tanpa persetujuan ahli waris.
Solikhul Aris dan Irfan Budi Dermawan, kuasa hukum Tiami, menilai persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut administrasi pemerintahan desa, tetapi juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana.
Kuasa hukum Tiami pada Senin (16/11/2026). Dalam mempersoalkan penerbitan surat keterangan bernomor register 470/37/4.24.302.02.06/2026 tertanggal 27 Januari 2026.
Surat itu menyebut Miskat alias Djuri Said sebagai identitas dari satu orang yang sama.
Kepala Desa Gununggangsir, Mohammad Yasin, tertanggal 12 November 2026, melalui surat klarifikasi mengatakan penerbitan surat tersebut disebut tidak benar, cacat hukum, serta dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan kepala desa.
Kuasa hukum menduga surat tersebut kemudian digunakan untuk memuluskan peralihan hak atas tanah waris milik almarhum Miskat alias Djuri Said yang tercatat dalam Buku Letter C Nomor 584.
Tanah seluas ratusan meter persegi itu diduga telah dialihkan dan dibagikan kepada sejumlah pihak, yakni Hasim, Suwarni, Paiman, dan Djamah. Proses tersebut disebut berlangsung tanpa sepengetahuan maupun persetujuan ahli waris yang sah.
Selain itu, Tanah tersebut dalam proses pengurusan sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa setempat.
Mereka menyoroti dugaan pemalsuan surat dan penyalahgunaan kewenangan oleh perangkat desa. Dugaan tersebut, menurut kuasa hukum, perlu ditelusuri aparat penegak hukum melalui pemeriksaan dokumen dan pihak-pihak yang terlibat.
Dalam pengaduannya, kuasa hukum turut mengaitkan perkara tersebut dengan ketentuan pidana pemalsuan surat dalam peraturan perundang-undangan serta larangan bagi perangkat desa menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Kuasa hukum Tiami meminta polisi menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam proses peralihan tanah tersebut.
Berharap Polres Pasuruan menindaklanjuti pengaduan itu secara profesional dan transparan, termasuk memeriksa keabsahan surat keterangan, riwayat tanah dalam Buku Letter C serta proses pengajuan sertifikat melalui program PTSL.
(Saichu/Red)




