JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia terjadi di tengah menguatnya tekanan politik melalui usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. Hanya beberapa jam sebelum rapat paripurna dijadwalkan membahas usulan tersebut, Gibran justru menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR, Kamis (12/11/2026).
Keputusan itu sekaligus mengubah arah proses politik yang sebelumnya mengarah pada upaya pemakzulan. DPR bahkan membatalkan rapat paripurna yang semula dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB.
Padahal, sehari sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan HMP. Usulan tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Berdasarkan keterangan Ketua MPR Ahmad Muzani, Gibran datang ke Kompleks Parlemen, Senayan, sekitar pukul 11.15 WIB. Pertemuan tertutup dengan pimpinan MPR berlangsung sekitar 20 menit.
Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan surat pengunduran dirinya. Muzani juga mengungkapkan bahwa surat serupa telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Muzani menyebut Gibran meminta agar surat pengunduran diri tersebut segera diproses. Namun, dalam pertemuan itu Gibran tidak menjelaskan secara terperinci alasan pengunduran dirinya.
Sebelum penyerahan surat tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Prabowo dalam pertemuan di Istana pada Selasa (10/11/2026).
Prasetyo mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu, Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur merespons perkembangan situasi yang terjadi.
Polemik Ijazah dan 120 Anggota DPR
Tekanan politik terhadap Gibran tidak muncul begitu saja. Persoalan bermula dari polemik dokumen pendidikan yang digunakan saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Perdebatan tersebut kembali menguat setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.
Dalam perkembangannya, sejumlah anggota DPR menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa sebelumnya menyampaikan bahwa usulan HMP telah ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi.
Dukungan itu berasal dari anggota Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.
Usulan tersebut kemudian dijadwalkan masuk dalam agenda rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Namun, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR, agenda paripurna tersebut dibatalkan. Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menyatakan usulan HMP tidak lagi relevan untuk dilanjutkan setelah Gibran mengundurkan diri.
Prabowo Ajukan Dua Nama, MPR Pilih Pengganti
Pengunduran diri Gibran kini membawa persoalan ke tahap berikutnya, yakni pengisian jabatan Wakil Presiden.
Mekanismenya telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon pengganti.
Selanjutnya, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan pemilihan dan menetapkan Wakil Presiden yang baru.
Dengan mekanisme tersebut, pengganti Gibran tidak otomatis ditentukan oleh partai politik pengusung maupun koalisi pemerintahan. Keputusan akhirnya berada di tangan MPR melalui pemilihan terhadap dua nama yang diajukan Presiden.
Babak Baru Pemerintahan Prabowo
Pengunduran diri Gibran menjadi peristiwa penting dalam perjalanan politik Indonesia. Ia tercatat sebagai Wakil Presiden pertama pada era Reformasi yang mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa jabatannya.
Di sisi lain, Presiden Prabowo kini menghadapi proses politik untuk menentukan sosok yang akan mendampinginya hingga akhir masa jabatan.
Pertanyaan berikutnya bukan hanya siapa yang akan mengisi kursi Wakil Presiden, melainkan bagaimana keputusan tersebut akan memengaruhi konfigurasi politik pemerintahan ke depan.
Sebab, pengisian jabatan Wakil Presiden kali ini bukan berlangsung dalam situasi normal pergantian pejabat, melainkan setelah polemik persyaratan pencalonan, tekanan politik di parlemen, dan pengunduran diri yang mengakhiri proses menuju pemakzulan.(red)
