-->

UU Perampasan Aset Disahkan, ICW Sebut Palsu. Ada Apa?

Wana Alamsyah, Peneliti ICW (kiri) dan Suasanan Sidang Paripurna DPR RI Gedung Nusantara (kanan). Istimewa

JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) justru menuai kritik keras dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Organisasi antikorupsi tersebut menyebut regulasi yang baru disetujui itu sebagai “RUU Perampasan Aset Palsu”. Apa yang membuat ICW melontarkan penilaian tersebut?

Kritik ICW terutama tertuju pada sejumlah ketentuan yang dinilai justru melemahkan kemampuan negara untuk menjangkau kekayaan hasil kejahatan. Salah satu yang paling disorot adalah tidak dimasukkannya pengaturan mengenai illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar.

Kepala Divisi/Program Manager Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menilai penghapusan ketentuan tersebut membuat instrumen perampasan aset kehilangan salah satu daya jangkaunya. Padahal, menurut ICW, pengaturan itu penting untuk menjangkau kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan maupun harta yang tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Kami mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara, tetapi menolak RUU Perampasan Aset Palsu,” kata Ibrahim dalam keterangannya pada Kamis (19/11/2026).

ICW juga mempersoalkan ketentuan non-retroaktif dalam Pasal 72. Pasal tersebut menyatakan bahwa perampasan aset dan pengelolaan aset berdasarkan undang-undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.

Bagi ICW, ketentuan itu membatasi jangkauan instrumen baru tersebut terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang berlaku. Namun, ketentuan ini tidak serta-merta menghapus kemungkinan penanganan perkara lama melalui aturan hukum lain yang sudah berlaku.

Persoalan berikutnya adalah ambang batas nilai aset untuk mekanisme non-conviction based (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelaku. Dalam naskah terbaru, mekanisme NCB dibatasi untuk aset dengan nilai paling sedikit Rp1 miliar.

ICW membandingkan ketentuan tersebut dengan draf pemerintah pada 2023 yang sebelumnya memuat ambang batas Rp100 juta. Kenaikan menjadi Rp1 miliar dinilai mempersempit ruang penerapan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana.

Selain substansi, ICW juga mengkritik proses pembentukan undang-undang. Ibrahim menyebut naskah RUU, naskah akademik, hingga daftar inventarisasi masalah (DIM) tidak dipublikasikan secara terbuka melalui kanal resmi DPR. ICW menilai masyarakat kesulitan memberikan masukan secara utuh karena tidak dapat mengakses dokumen yang sedang dibahas.

Atas berbagai persoalan tersebut, ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset menyatakan akan menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK).

DPR Punya Penjelasan Berbeda

Di sisi lain, DPR memiliki penjelasan berbeda mengenai tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pengaturan mengenai peningkatan kekayaan tidak wajar tidak dimasukkan karena banyak aspirasi masyarakat dan pandangan ahli yang menolak ketentuan tersebut.

“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak,” kata Habiburokhman usai rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).

DPR juga membantah anggapan bahwa proses pembahasan berlangsung tanpa partisipasi publik. Dalam laporan Komisi III, Habiburokhman menyebut telah digelar lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. DPR juga mengklaim melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan.

Perbedaan penilaian itu memperlihatkan bahwa polemik bukan hanya menyangkut isi pasal, tetapi juga kualitas keterbukaan dan pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang.

Belum Langsung Berlaku

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah waktu berlakunya undang-undang tersebut. Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang baru dapat berlaku setelah 12 bulan sejak diundangkan dan setelah badan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang terbentuk.

Dengan demikian, persetujuan DPR pada 19 November 2026 tidak berarti seluruh mekanisme perampasan aset langsung dapat diterapkan pada hari yang sama.

Pada akhirnya, UU Perampasan Aset memang telah melewati satu tahap penting setelah diperjuangkan selama bertahun-tahun. Namun, kritik ICW memperlihatkan masih adanya perdebatan mengenai seberapa kuat instrumen baru itu dapat menjangkau kekayaan hasil kejahatan, terutama kekayaan yang dinilai tidak wajar dan sulit dijelaskan asal-usulnya.(tim)

Related Posts
Terbaru Lebih lama

Related Posts

Nasional

POLITIK

Pemerintahan

Kebudayaan

sticky
TravelGo