.jpeg) |
| Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat rapat kerja dengan DPR RI Komisi XI. (Foto: edukasi.sindonews.com) |
JAKARTA - Strategi Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimulai hari ini, Jumat (12/9/2025). Dia mengambil dana dari Bank Indonesia sebesar Rp 200 triliun untuk dikucurkan pada bank-bank BUMN.
Sedikitnya ada enam bank yang menerima kucuran dana tersebut. Purbaya menegaskan, dana itu hanya boleh disalurkan untuk keperluan kredit dan pembiayaan. Bukan untuk konsumsi melainkan untuk sektor produktif yang di antaranya menjadi fokus pemerintah.
"Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang menjadi prioritas pemerintah," ujar Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, sebagaimana dikutip dari ccnnc.com.
Dia mengatakan BNI sangat menyambut baik kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut dia menempatkan dana di perbankan akan menambah likuiditas dan menjadi stimulus positif mendukung pembiayaan sektor.
"BNI berkomitmen menyalurkan kredit secara sehat dan produktif, selaras dengan agenda pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tegas Okki.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa kebijakan penarikan dana excess reserve adalah langkah tepat untuk memperkuat intermediasi perbankan dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Dengan likuiditas yang lebih kuat, bank diyakini akan lebih agresif dalam mendanai proyek strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Okki menilai efektivitas kebijakan ini ini sangat bergantung pada aturan teknis dan implementasi lebih lanjut dari regulator. Sejumlah aspek memerlukan kejelasan terkait skema penempatan dana, tata kelola, jangka waktu, mitigasi risiko, serta prioritas penyaluran ke sektor tertentu.
Sementara itu, Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan perusahaannya masih menunggu lebih lanjut rencana pemerintah tersebut.
Namun, Dhanny menyatakan BRI berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. "Baik melalui penyaluran kredit secara prudent di sektor-sektor produktif serta melalui berbagai dukungan terhadap program pemberdayaan lainnya," katanya.
Respon juga disampaikan, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) Nixon L. P. Napitupulu. Dia mengakui suntikan dana pada perbankan akan menambah likuiditas dan menciptakan ruang yang lebih longgar bagi bank.
"Kondisi ini bisa menekan ketatnya kompetisi bunga dana (cost of fund) dan mendorong bank untuk lebih agresif menyalurkan kredit," ungkapnya.
"Kalau BTN kan ingin naikkan dari 8% ke 10%. Cuma kan ini berpacu dengan waktu, dibutuhkan kecepatan keputusan juga," tambah Nixon.
Hal yang sama juga disampaikan Corporate Secretary Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara. Menurut dia perusahaan membaca penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di sistem perbankan berpotensi memperkuat pertumbuhan dana pihak ketiga sekaligus mendorong peningkatan penyaluran kredit.
"Mengutip analisa Tim Ekonom Bank Mandiri, kondisi ini akan mendukung ketersediaan likuiditas yang lebih sehat serta meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, sehingga perputaran uang di perekonomian dapat berlangsung lebih optimal," ujarnya.
Corporate Secretary PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) Wisnu Sunandar juga mengapresiasi kebijakan menteri kuangan. Dia menilai, dalam kondisi pasar saat ini, penempatan dana pemerintah akan memperkuat likuiditas.
Dengan dana itu pihaknya bisa mendorong program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih, rumah bersubsidi hingga program makan bergizi gratis. "Tentu dana ini akan kembali kepada rakyat dalam bentuk fasilitas pembiayaan melalui bank sehingga diharapkan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," terang Wisnu.
Ia menambahkan, sejauh ini kinerja BSI masih solid dan berkelanjutan. "Hingga Mei 2025, BSI masih dapat menumbuhkan pembiayaan dobel digit," tutupnya.
Untuk diketahui, sebelumnya, Menteri Keuangan Purba Yudhi Sadewa mengumumkan langkah besar usai dilantik sebagai Bendahara Negara oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin lalu (8/9/2025). Kebijakan yang akan ditempuh ini diungkapkannya di dalam rapat kerja dengan Komisi XI, DPR RI, Rabu (10/9/2025).
Purbaya menegaskan akan memperbaiki koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. "Saya sekarang punya Rp 425 triliun di BI cash. Besok saya taruh (ke sistem) Rp 200 triliun," tegasnya. (nra)
.jpeg&description=Enam Bank Bakal Disuntik Dana Rp 200 Triliun, untuk Apa Saja?){kind=link}