 |
| Bupati Pasuruan,H.M.Rusdi Sutejo (foto dok biro pers ) asisten bupati. |
Pasuruan — Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus mendorong percepatan transformasi digital di tingkat desa. Melalui penerapan Tanda Naskah Dinas Elektronik (TNDE) dan aplikasi tanda tangan digital (TTE), kini seluruh kepala desa dan perangkatnya akan beralih ke sistem administrasi berbasis elektronik.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Pasuruan, H. M. Rusdi Sutejo, saat menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) TNDE Pemerintahan Desa, Jumat (17/10/2025), di Tretes View Hotel, Kecamatan Prigen.
Bupati menegaskan bahwa dengan sistem ini, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah desa untuk mengalami kesulitan dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat.
“Mulai sekarang semua pelayanan masyarakat cukup dilakukan di kecamatan dan berbasis digital. Tidak ada lagi alasan kesulitan. Semua sudah kami siapkan sistemnya,” tegas Bupati Rusdi.
Bimtek yang digelar selama lima hari itu diikuti seluruh camat, kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Pasuruan. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah Pemkab Pasuruan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mengimplementasikan tata kelola administrasi berbasis elektronik di desa.
Dalam kesempatan yang sama, juga diluncurkan aplikasi SAPA WARGA (Sistem Administrasi dan Pelayanan Aktif untuk Warga). Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengurus berbagai dokumen seperti KTP, KK, hingga surat-surat kependudukan lainnya langsung melalui ponsel.
“Cukup datang ke kecamatan, tidak perlu jauh-jauh ke kabupaten. Kalau pun ada kendala, Disdukcapil siap bantu. Jadi pelayanan harus makin cepat dan mudah,” tambahnya.
Bupati juga mengajak seluruh kepala desa untuk menjadi pionir perubahan menuju era digital. Menurutnya, pemimpin desa harus mendorong masyarakat agar lebih melek teknologi.
“Semua warga di desa diajak melek digital. Karena sekarang jamannya serba digital,” ujarnya.
Melalui penerapan sistem tanda tangan elektronik, Pemkab Pasuruan berharap pelayanan publik di tingkat desa menjadi lebih efisien, transparan, dan bebas hambatan birokrasi. Dengan dukungan infrastruktur digital dan pelatihan aparatur desa, pemerintah optimistis seluruh desa dapat segera mengoperasikan layanan digital tanpa kendala.(van)
