 |
| Proyek kereta api cepat yang dibangun dengan utang di nmasa Presiden Joko Widodo. (Foto: myhomemagz.com) |
JAKARTA - Utang peninggalan program Presiden Joko Widodo kini menjadi bola panas di pemerintahan setelah respon negatif Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Meski demikian, rapat kabinet yang dilakukan di kediaman Presiden Prabowo Subianto ternyata tak membahasnya.
Meski demikian, pihak istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan akan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Dia mengungkapkan pemerintah sedang mencari jalan tengah untuk membayar utang peninggalan Joko Widodo itu tanpa menggangu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," kata Prasetyo seusai rapat kabinet di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam, dikutip dari nasional.kompas.com.
Menurut dia, bagaimana pun Whoosh merupakan moda transportasi yang sangat membantu masyarakat dan harus didukung perkembangannya. "Karena faktanya kan juga Whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya," ungkap Prasetyo.
Soal kemungkinan memperpanjang rute Woosh hingga ke Surabaya, Jawa Timur, Prasetyo mengakui sesunggunya anyak pihak yang menginginkan hal itu terjadi. "Dan justru kita pengin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan uang negara alias APBN untuk menanggung utang jumbo proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) itu kini tengah disorot karena beban utangnya mencapai Rp 116 triliun.
Danantara, sebagai superholding BUMN, disebut tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan dari APBN. Namun, Purbaya menolak wacana itu karena menurutnnya utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalamnya.
Meski mengaku belum menerima permintaan resmi dari Danantara, Purbaya mengingatkan bahwa sejak superholding itu terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Nilainya disebut bisa mencapai sekitar Rp 80 triliun per tahun. “Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025). (nra)
