 |
| Mendagri Tito Karnavian saat memberikan pengarahan. (Foto: Jabarnews.com) |
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti perlunya efisiensi belanja pegawai di pemerintah daerah (Pemda). Terutama di tengah penurunan alokasi transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026 yang hanya sebesar Rp 693 triliun. Penurunannya hampir mencapai 25% dari tahun sebelumnya.
Tito mengingatkan bahwa efisiensi semacam ini pernah dilakukan saat pandemi Covid-19. Yaitu ketika sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah.
"Working from home, saya ingat betul, pernah 75%. Yang di kantor hanya 25%, kerjaan jalan juga. Artinya apa? Jangan-jangan kebanyakan ASN kita ini, kebanyakan pegawai," ujarnya pada kegiatan Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Katalis P2DD) di Jakarta, Jumat (31/10/2025), dikutip dari cnbcindonesia.com.
Ditegaskan, penghematan anggaran bukan berarti pemangkasan gaji, melainkan penyederhanaan belanja birokrasi. "Belanjanya harus diefisiensikan, terutama yang dibelanja untuk pegawai. Kalau gaji tidak, tapi belanja untuk birokrasinya. Itu harus disederhanakan," tuturnya.
Tito juga mengkritisi hal itu karena besarnya alokasi anggaran Pemda yang masih didominasi oleh belanja perjalanan dinas, rapat, serta pemeliharaan dan perawatan. Sedangkan program yang langsung menyentuh masyarakat justru minim.
"Untuk menyisir belanja ini, banyak yang bilang kurang, kurang, kurang, kurang. Tapi begitu kita pelototin isinya ternyata perjalanan dinasnya terlalu banyak, rapatnya terlalu banyak, pemeliharaan perawatan terlalu banyak," tegasnya.
Sementara itu, menurut data, jumlah ASN terus meningkat. Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan bahwa, pada Desember 2024, ASN kita berjumlah 4,3 juta orang. Setelah proses pengangkatan PPPK dan CPNS.
Terhitung per-Juli 2025 jumlah ASN telah mencapai 5,2 juta. Ini merupakan kekuatan besar dalam mengawal pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan kondisi tersebut, Tito mendorong Pemda untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran, agar belanja birokrasi tidak menghambat program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. (nra)
