 |
| Markas PBB di New York City, Amerika Serikat. (Foto: Google.com) |
BANDA ACEH – Pemerintah Aceh secara resmi mengajukan permintaan kepada dua lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),. Yakni, United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, untuk turut serta dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa permintaan ini didasarkan pada rekam jejak kedua lembaga tersebut dalam membantu pemulihan pascabencana besar, seperti tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004.
"Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," kata Muhammad MTA, Minggu (14/12).
Ia menambahkan bahwa surat resmi telah dikirimkan kepada UNDP dan UNICEF, mengingat keduanya merupakan lembaga PBB yang telah lama beroperasi di Indonesia dan dinilai memiliki kapasitas dalam mendukung proses pemulihan.
"Benar (sudah menyurati). Mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan kami rasa sangat dibutuhkan," lanjutnya.
Menurut Muhammad MTA, skala kerusakan akibat banjir dan longsor yang menerjang 18 kabupaten/kota di Aceh sangat luas. Ratusan warga dilaporkan meninggal dunia dan sebagian lainnya masih dinyatakan hilang hingga memasuki pekan ketiga pascabencana.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 77 lembaga dan 1.960 relawan telah terlibat dalam upaya pemulihan di Aceh. Mereka berasal dari berbagai organisasi lokal, nasional, hingga internasional. Beberapa di antaranya yang telah bergabung dalam desk relawan BNPB antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, dan Yayasan Geutanyoe.
"Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh ini," ujar Muhammad MTA.
Sementara itu, Pemerintah Pusat belum membuka izin resmi untuk bantuan internasional dalam penanganan bencana di Sumatra. Meski demikian, sejumlah bantuan dari luar negeri, seperti dari Malaysia dan China, telah masuk melalui jalur diplomatik.
Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar, mempertanyakan kebijakan Pemerintah Pusat yang belum membuka akses bantuan luar negeri secara luas, padahal kondisi masyarakat Aceh dinilai semakin memprihatinkan.
Ia menyebutkan bahwa beberapa negara seperti China, Rusia, Singapura, dan Uni Emirat Arab telah menyatakan kesiapan untuk membantu, namun belum dapat menyalurkan bantuan secara langsung karena status bencana belum ditetapkan sebagai bencana nasional.
"Jadi mereka belum bisa masuk, karena pemerintah pusat belum membuka pintu. Yang bisa masuk bantuan ke Aceh dari negara luar itu cuma dari konsulat atau kedutaan yang sudah ada di dalam Indonesia, itu bantuannya terbatas," kata Tgk Malik Mahmud.
Ia menegaskan bahwa kerja sama internasional dalam bidang kemanusiaan telah diatur dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang memungkinkan Aceh menjalin hubungan luar negeri dalam batas tertentu, termasuk untuk bantuan kemanusiaan, dengan sepengetahuan Pemerintah Pusat.
"Maka, terkait bantuan hibah luar negeri dan bantuan kemanusiaan itu boleh, terutama untuk bencana, karena Aceh memiliki kewenangan, namun tetap sepengetahuan Pemerintah Pusat," tegasnya.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu petang, jumlah korban meninggal akibat banjir dan longsor di tiga provinsi—Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara—telah mencapai 1.016 jiwa. Sebanyak 212 orang masih dinyatakan hilang, dan jumlah pengungsi tercatat menurun dari 654 ribu menjadi 624.670 orang. (nra)
