 |
| Berbagai fasilitas umum memerlukan perbaikan pascabanjir dan longsor di Sumatera ditinjau Presiden Prabowo. (Foto: news.espos.id) |
JAKARTA — Pemerintah memperkirakan kebutuhan dana untuk pemulihan bencana di wilayah Sumatera mencapai Rp 51,82 triliun. Angka tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas mengenai penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Secara nasional Bapak Presiden, dari Kementerian PU dengan penjumlahan yang dilakukan, dari 3 provinsi, estimasi yang diperlukan dana adalah sekian Bapak Presiden, Rp 51,82 triliun," ujar Suharyanto, dikutip Selasa (9/12/2025) dari cnbcindonesia.com.
Dari total estimasi tersebut, Provinsi Aceh menjadi daerah dengan kebutuhan anggaran terbesar, yakni sebesar Rp 25,41 triliun.
Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana hingga Rp 60 triliun untuk mendukung proses rehabilitasi dan penanganan dampak bencana banjir bandang serta longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera. Ia menekankan bahwa penyediaan dana tersebut tidak akan mengganggu program prioritas nasional.
"Jadi gak usah terlalu khawatir, anggarannya ada. Bukan dari potongan anggaran tapi dari mengurangi kegiatan-kegiatan yang gak jelas. Rapat gak jelas, yang jelas sih gak apa-apa ya," tegasnya.
Purbaya juga menambahkan bahwa pemerintah akan melakukan penyisiran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara menyeluruh untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran.
"Jadi kita disisir. Begitu APBN-nya selesai kita sisir semuanya. Kita gak mau ngulangin lagi seperti tahun lalu, gimana kita potong aja asal potong. Untung dari situ masih ada cadangan, jadi gak usah khawatir," ujarnya. (nra)
