DPR RI Gelar Rapat Pembahasan "17+8 Tuntutan Rakyat" yang Deadline 5 September

17+8 Tuntutan Rakyat akan dibahas DPR RI untuk segera diputuskan hati ini (4/8/2025). (Foto: menpan.go.id)

JAKARTA - Menanggapi adanya "17+8 Tuntutan Rakyat" yang ditujukan pada DPR RI dan Pemerintah, DPR RI menyatakan segera membahasnya hari ini. Terlebih tuntutan itu diberi deadline hingga 5 September 2025 agar segera dikeluarkan keputusan untuk 17 tuntutannya.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR RI akan mengadakan rapat, evaluasi, dan menyatukan pendapat 8 fraksi di DPR untuk membahasnya. "Kita akan lakukan besok (red: hari ini) rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR," ujar Dasco usai menerima audiensi sejumlah perwakilan mahasiswa dan organisasi kepemudaan di kompleks parlemen, Rabu (3/9) dikutip dari cnnibdonesia.com.

Menurut Dasco, sebelumnya tuntutan koalisi sipil yang tertuang dalam petisi 17+8 sebagian sudah disampaikan mahasiswa dalam audiensi kemarin. Dasco menyatakan segera menindaklanjuti tuntutan tersebut.

"Nah kami dalam audiensi tadi sudah menyampaikan DPR dalam waktu singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi-evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR yaitu termasuk dalam 17+8," jelasnya.

Dasco menyatakan bahwa DPR bukan kali ini baru kali saja menerima aspirasi masyarakat. "Selama ini banyak aspirasi yang diterima alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR," ujarnya.

Dia mengungkapkan, dalam sejumlah demonstrasi yang terjadi belakangan, DPR sesungguhnya berencana untuk menemui perwakilan unjuk rasa. Namun, karena unjuk rasa berkembang menjadi kericuhan maka pihaknya mengurungkan rencana itu. 

"Kemarin begitu kita mau keluar itu sudah bukan murni unjuk rasa ada penumpang-penumpang gelap yang tentunya suasana di lapangan tidak kondusif," paparnya.

Sebelumnya koalisi sipil telah merumuskan dan menyampaikan 17+8 tuntutan merespons aksi unjuk rasa sepekan terakhir. Tuntutan "17+8 tuntutan rakyat: transparansi, reformasi, dan empati". 

Koalisi meminta 17 tuntutan segera dipenuhi dalam waktu sepekan hingga 5 September 2025. Sedangkan 8 tuntutan tambahan lainnya merupakan tuntutan jangka panjang. (nra)