 |
| Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: olenka.id) |
JAKARTA - Sengkarut soal kereta cepat Woosh terus bergulir. Setelah Mantan Presiden Joko Widodo memberika pernyataan bahwa kereta api cepat Woosh tidak mencari untung, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun memberi tanggapan. Menurut dia pernyataan Jokowi sedikit ada benarnya.
Purbaya setuju jika proyek kereta api cepat itu adalah bagian dari investasi sosial Indonesia. Yakni sebagai bagian dari misi pengembangan kawasan daerah. Namun, demikian Menkeu Purbaya kembali menegaskan bahwa APBN tidak akan mengalokasikan anggaran untuk membayar utang pembangunan kereta api cepat itu.
Menkeu Purbaya menanggapi pernyataan Jokowi saat hadir di Menara Bank Mega, Selasa (28/10/2025). "Ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga kan," ujarnya dikutip dari finance.detik.com.
Tapi pengembangan kawasan sekitar jalur Whoosh belum dilakukan secara optimal, khususnya di stasiun tempat perhentian kereta. Padahal, hal itu penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
"Tapi yang regionalnya belum dikembangkan mungkin, di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu harus dikembangkan ke depan, jadi ada betulnya," ujarnya.
Purbaya juga menyinggung tentang pembayaran utang kereta cepat. Dia tetap menyatakan tidak akan mengucurkan APBN untuk membantu membayar utang proyek tersebut.
Menurutnya, dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang turun tangan membayar utang itu, akan menurunkan risiko fiskal bagi negara.
"Sekarang nggak ada (risiko fiskal), kan Danantara yang bayar (utang) harusnya," ujar Purbaya.
Selain itu, Purbaya sebelumnya juga tak dilibatkan dalam rencana pihak Indonesia dan China bernegosiasi tentang penyelesaian utang utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Sebisa mungkin Kementerian Keuangan tidak akan terlibat dalam penyelesaian utang kereta cepat. Persoalan tersebut diharapkan dapat selesai secara business to business (BtB), antara para pihak yang terlibat. (nra)
