 |
| Menpora Erick Thohir (kedua kiri) bersama Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari (kedua kanan), Wamenpora Taufik Hidayat (kanan) dan Wakil Ketua Umum NOC Indonesia Ismail Ning (kiri) memberikan keterangan usai rapat di Jakarta, Senin (22/9/2025). Rapat tersebut membahas persiapan jelang ajang multievent internasional salah satunya SEA Games Thailand 2025. (Sumber: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa) |
JAKARTA – Sikap tegas Indonesia menolak kehadiran atlet Israel di ajang Kejuaraan Dunia Senam di Jakarta berujung sanksi dari Komite Olimpiade Internasional (IOC). Pemerintah dan anggota DPR menegaskan keputusan itu bukan tanpa alasan, melainkan bentuk konsistensi sikap politik luar negeri Indonesia dalam membela Palestina.
Polemik penolakan visa atlet Israel oleh pemerintah Indonesia terus bergulir. Komite Olimpiade Internasional (IOC) resmi menyatakan keprihatinan dan mengancam menjatuhkan sanksi kepada Indonesia, termasuk larangan menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional di bawah payung Olimpiade.
IOC menilai keputusan Indonesia melanggar prinsip dasar non-diskriminasi dalam olahraga. “Semua atlet harus diberi kesempatan bertanding tanpa memandang kebangsaan,” demikian bunyi pernyataan resmi IOC, seperti dikutip dari situs olympics.com.
Langkah tegas pemerintah Indonesia ini bermula dari kebijakan menolak pemberian visa kepada delegasi Israel yang hendak mengikuti kejuaraan dunia senam di Jakarta. Akibatnya, atlet Israel gagal berlaga dan memicu kecaman dari IOC serta federasi internasional lainnya.
Menanggapi hal itu, anggota DPR RI menilai sikap Indonesia sudah tepat dan sesuai dengan prinsip politik luar negeri yang berpihak pada perjuangan rakyat Palestina. “Kita konsisten. Selama Israel masih menjajah dan menindas rakyat Palestina, Indonesia tidak akan membuka ruang untuk mereka di event resmi,” ujar seorang anggota DPR di Jakarta.
Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, juga buka suara. Ia menegaskan bahwa keputusan pemerintah memiliki dasar hukum dan pertimbangan keamanan yang jelas.
“Langkah ini diambil demi menjaga ketertiban umum, kepentingan publik, serta sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku,” ujar Erick dalam keterangan resminya, Kamis (23/10/2025).
Erick tak menampik bahwa konsekuensi dari sikap ini cukup berat. IOC sudah merekomendasikan agar federasi internasional tidak menggelar event di Indonesia sampai ada jaminan nondiskriminasi. “Kami memahami risiko tersebut, namun Indonesia tetap berpegang pada prinsip. Kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel,” tegasnya.
Meski demikian, Erick memastikan bahwa pemerintah akan terus mendorong kemajuan olahraga nasional. “Kemenpora tetap berkomitmen memperkuat cabang-cabang unggulan, membangun pusat pelatihan, dan menjaga prestasi atlet Indonesia di ajang Asia maupun dunia,” imbuhnya.
Konflik diplomatik ini menjadi ujian besar bagi Indonesia dalam menyeimbangkan sikap politik luar negeri dengan aturan olahraga global. Namun bagi banyak pihak di Tanah Air, ketegasan Indonesia dianggap sebagai bukti nyata bahwa dukungan terhadap Palestina bukan hanya kata-kata.(van)
