 |
| Densus 88 memberikan konferensi pers terkait insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta. (Foto: kompas.com) |
JAKARTA - Tim Densus 88 Antiteror Polri menyatakan bahwa insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta tergolong tindak kriminal umum. Densus 88 tidak menemukan adanya keterkaitan pelaku dengan jaringan terorisme.
Meski demikian, siswa yang terlibat peristiwa ledakan itu tetap diproses secara hukum. Yang bersangkutan kini berstatus sebagai anak berkonflik dengan hukum (ABH). Kejadian berlangsung pada Jumat, 7 November, saat berlangsungnya khotbah salat Jumat, dan menyebabkan 96 orang mengalami dampak dari insiden tersebut.
"Densus 88 melakukan cek terkait dengan jaringan teror baik itu global, regional maupun domestik, sampai dengan saat ini tidak ditemukan adanya aktivitas terorisme yang dilakukan ABH. Jadi murni tindakan yang dilakukan adalah tindakan kriminal umum," kata PPID Densus 88 Antiteror Polri AKBP Mayndra Eka Wardhana, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (11/11/2025) dikutip dari news.detik.com.
Tim Densus 88 telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap barang bukti serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan pelaku tidak berkaitan dengan aktivitas terorisme.
Selain itu, penyelidikan juga tidak menemukan adanya keterlibatan jaringan teror, baik lokal maupun internasional, dalam insiden tersebut. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa ledakan tersebut bukan bagian dari aksi teror.
"Jadi tidak ada kaitan dengan jaringan apa pun sehingga, dalam analisis Densus 88, kejadian ini belum termasuk tindak pidana terorisme sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018," ujarnya.
Densus 88 menegaskan bahwa klasifikasi hukum terhadap kasus ini adalah kriminal umum, bukan terorisme. Penanganan terhadap pelaku akan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk anak di bawah umur.
Dengan pernyataan resmi dari Densus 88, masyarakat diharapkan tidak terprovokasi oleh spekulasi yang menyebutkan adanya unsur teror dalam ledakan tersebut. Aparat terus melakukan pendalaman untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil. (nra)
