 |
| Wapres Gibran pernah mengutarakan ingin segera berkantor di IKN. (Foto: infopublik.id) |
JAKARTA - Komisi II DPR RI mengajukan usulan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2026, didampingi oleh para wakil menteri. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, sebagai bagian dari upaya mempercepat pemindahan pusat pemerintahan ke IKN.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan bahwa pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN tidak boleh hanya sebatas memindahkan individu, tetapi juga harus mencakup pemindahan fungsi-fungsi pemerintahan secara utuh agar roda pemerintahan dapat berjalan efektif.
“Saya dengar wakil presiden berkeinginan tahun 2026 mulai bekerja di IKN. Dan karena itu, sebagian wakil menterinya juga harusnya ikut. Karena kan wapres ya, wamen-wamen ikutlah pindah ke IKN,” ujar Rifqi dalam rapat kerja bersama Kemendagri, Kemenpan-RB, Otorita IKN, dan BKN di Gedung DPR RI, Selasa (25/11/2025), dikutip dari nasionai.kompas.com. Ia menegaskan bahwa struktur pemerintahan harus berpindah secara menyeluruh, bukan parsial.
Ia kemudian mengibaratkan proses pemindahan ini dengan analogi menarik. “Sebagaimana teori dari ustaz Bey, lebah itu baru bisa ikut kalau bosnya lebah yang pindah. Kalau hanya memindahkan staf lebah, itu tidak akan pernah bisa maksimal kepindahan itu,” kata Rifqinizamy, menyoroti pentingnya kepemimpinan dalam proses relokasi.
Dalam suasana rapat yang juga diwarnai canda, Rifqi sempat mengajak rekan-rekannya di Komisi II untuk menjadi contoh dengan bersedia lebih dulu pindah ke IKN. Ia menyampaikan bahwa langkah tersebut bisa menjadi pemicu bagi pihak lain untuk turut serta dalam proses pemindahan.
“Karena itu saya disuruh pindah duluan di Komisi II agar nanti mereka ikut pindah. Tapi, mereka sebelum pindah tolong ke ketua fraksi masing-masing untuk berganti komisi,” ujarnya sambil berseloroh. Ia juga meminta agar anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya percepatan kebijakan pemindahan ASN.
“Dan Mas Azis, jangan lupa setiap kali ngopi dengan presiden juga diingatkan bahwa IKN ini harus segera kita beri keputusan terkait dengan perpindahan ASN. Bukan hanya sekadar memindahkan orang, tapi memindahkan fungsi,” tambah Rifqi, menegaskan urgensi langkah strategis tersebut.
Sementara itu, pembangunan fisik di kawasan IKN terus menunjukkan kemajuan signifikan. Fokus utama saat ini adalah penyelesaian Istana dan kantor Wakil Presiden yang akan menjadi pusat aktivitas Wapres di ibu kota baru.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa hingga Oktober 2025, progres pembangunan Istana dan kantor Wapres telah mencapai 76 persen. “Istana dan kantor Wapres Desember tahun ini insya Allah jadi. Tahun depan (2026) Bapak Wapres (berkantor) di sini,” ujar Basuki, Rabu (28/10/2025), menandai kesiapan infrastruktur untuk mendukung operasional pemerintahan di IKN. (nra)
