 |
| Soeharto saat masih menjabat sebagai Presiden RI hingga dilengserkan pada 1998. (Foto: blok-a.com) |
JAKARTA - Meski muncul pro dan kontra, Presiden Prabowo Subianto akhirnya tetap menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Selain Soeharto, nama-nama lain yang turut dianugerahi gelar serupa antara lain Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, tokoh Nahdlatul Ulama Syaichona Muhammad Kholil - Bangkalan, serta aktivis buruh era Orde Baru, Marsinah.
Dikutip dari cnnindonesia.com, penganugerahan Pahlawan Nasional dilakukan dalam upacara resmi yang berlangsung pada Senin (10/11), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional.
Dalam prosesi tersebut, keluarga Soeharto diwakili oleh putrinya, Titiek Soeharto, yang menerima penghargaan dari pemerintah. Penyerahan gelar dilakukan secara simbolis oleh Prabowo kepada Bambang Trihatmodjo, putra ketiga Soeharto.
Penganugerahan ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Keputusan tersebut menetapkan sepuluh tokoh sebagai pahlawan nasional tahun ini.
Soeharto memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade, dimulai dari Surat Perintah 11 Maret 1966 hingga lengsernya kekuasaan pada masa Reformasi tahun 1998. Masa pemerintahannya dikenal luas dan penuh dinamika.
Namun, penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional memicu perdebatan publik. Sejumlah pihak mempertanyakan keputusan tersebut karena rekam jejak rezim Orde Baru yang dinilai sarat dengan pelanggaran hak asasi manusia, praktik otoritarianisme, serta dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menjadi salah satu kelompok yang menyuarakan penolakan terhadap keputusan tersebut. Mereka menyebut langkah pemerintah sebagai sesuatu yang mengecewakan.
"Hari ini Kemensos lewat menterinya juga sudah mengirimkan usulan nama yang diserahkan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Tentu ini sebuah langkah yang mengecewakan tapi juga tidak mengagetkan," ujar Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya selaku perwakilan dari koalisi saat dihubungi, Selasa (21/10).
Penolakan juga datang dari kalangan ulama, termasuk KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus, yang menyatakan ketidaksetujuannya atas gelar tersebut. Ia mengungkapkan bahwa banyak ulama dan pesantren mengalami ketidakadilan selama masa pemerintahan Soeharto.
"Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional," kata Gus Mus di kediamannya di Leteh, Rembang, Jawa Tengah, dilansir dari NU Online, Minggu (9/11). (nra)
