 |
| Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Syahrial Nasution. (Foto: rmoljatim.id) |
JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Syahrial Nasution, menyatakan bahwa partainya belum menentukan sikap terkait wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tengah menjadi perbincangan.
"Di internal Demokrat, diskursus mengenai pilihan pilkada langsung atau melalui DPRD terus berlangsung, meski tidak terbuka ke publik," kata Syahrial dikutip dari nasinal.kompas.com, Selasa (30/12/2025).
Menurut Syahrial, setiap partai politik memiliki alasan kritis masing-masing dalam menyikapi usulan pengembalian sistem pilkada dari langsung menjadi melalui DPRD. Ia menilai bahwa argumentasi yang muncul, termasuk dari partai-partai dalam koalisi, bertujuan untuk memperbaiki kualitas demokrasi.
"Di mana tujuan akhirnya membangun pemerintahan yang mampu mensejahterakan rakyat. Situasi dan kondisi 10 tahun terakhir memang menunjukkan penurunan indikator indeks demokrasi. Yang mengemuka justru aktivitas oligarki membajak demokrasi dengan membeli suara rakyat," ujar Syahrial.
Meski mengakui adanya kelemahan dalam sistem pilkada langsung, Syahrial juga tidak menampik bahwa pemilihan lewat DPRD memiliki sisi negatif. "Pengalaman di masa Orde Baru menunjukkan bahwa sistem tersebut telah melahirkan pemerintahan otoriter Soeharto yang kala itu memimpin," ucapnya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa Partai Demokrat masih terus mendiskusikan wacana tersebut secara internal sebelum mengambil keputusan resmi.
Di sisi lain, Syahrial juga menyampaikan pesan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), agar kader Demokrat fokus membantu masyarakat yang terdampak bencana.
"Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selalu mengingatkan kader Demokrat, di mana kondisi di beberapa provinsi rakyat kita sedang menghadapi bencana alam. Jauh lebih penting bagi Demokrat membantu Presiden Prabowo untuk mengatasi kesulitan rakyat," ujar dia.
Sebelumnya, sejumlah partai seperti Gerindra, Golkar, PKB, dan Nasdem telah menyatakan dukungan terhadap sistem pilkada melalui DPRD, menggantikan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. (nra)
